sekadauterkini.com — Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, S.H., M.H., didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau serta Kabid Promosi, Mutasi dan Disiplin ASN, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, pada Rabu (19/11/2025).
Rakornas dibuka langsung oleh Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakornas Bidang Kepegawaian merupakan agenda nasional berskala besar yang rutin dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program strategis BKN, khususnya terkait penguatan meritokrasi, transformasi ASN digital, dan peningkatan kualitas SDM ASN yang mendukung pencapaian Asta Cita Presiden.
Dalam Rakornas ini, sejumlah tokoh nasional turut menjadi pemateri, di antaranya: Kepala BKN RI, yang memaparkan arah kebijakan manajemen ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern berbasis digital. Menteri Pertanian, yang menyampaikan materi mengenai penguatan program peningkatan pangan nasional dan keterkaitannya dengan dukungan ASN di daerah. Menteri Sosial, dengan materi mengenai optimalisasi SDM ASN dalam pelaksanaan program data tunggal Kemensos serta pengembangan Sekolah Rakyat. Ketua Komisi II DPR RI, yang memaparkan desain rencana perubahan regulasi terkait ASN guna mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih fleksibel, adaptif, dan berdaya saing. Ignasius Jonan, yang menyampaikan materi mengenai etika, sikap, dan perilaku ASN dalam birokrasi agar mampu bertindak nyata serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Rakornas yang berlangsung selama satu hari tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala BKD, serta Kepala BKPSDM se-Indonesia, termasuk jajaran Pemerintah Kabupaten Sekadau.
Melalui kehadiran ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau berharap dapat memperkuat komitmen dalam meningkatkan tata kelola kepegawaian, penguatan merit sistem, serta transformasi digital ASN di lingkungan pemerintah daerah demi pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas. (ST)
