sekadauterkini.com – Pemerintah Kabupaten Sekadau, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (DKP3), menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Fase II untuk periode 2025-2029. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Gedung PKK ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, sebagai bentuk komitmen tinggi Pemerintah Daerah terhadap sektor strategis ini, Kamis (04/12/2025).
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Bupati Subandrio menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kelapa sawit merupakan prioritas utama kebijakan pembangunan Kabupaten Sekadau. Komitmen ini secara tegas tertuang dalam program unggulan daerah IP3K (Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan untuk Kesejahteraan) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang bertujuan mewujudkan masyarakat Sekadau yang Unggul, Sejahtera, dan Bermartabat.
“Penyusunan RAD KSB Fase II 2025-2029 ini adalah langkah konkret dan kelanjutan dari RAD KSB 2021-2024. Dokumen ini berperan sebagai instrumen pendukung RPJMD sekaligus peta jalan untuk perbaikan tata kelola sawit yang berkelanjutan di Sekadau. Penting juga diketahui, RAD KSB merupakan salah satu prasyarat daerah dalam penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari komoditas sawit,” tegas Subandrio.
Wabup Subandrio juga menjelaskan bahwa prinsip keberlanjutan sejalan dengan tiga misi dalam RPJMD, yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif (Misi 4); meningkatkan kesejahteraan petani, buruh, dan memperluas lapangan kerja (Misi 5); serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan (Misi 6).
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga mitra strategis untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan ini. Semoga FGD hari ini menghasilkan rekomendasi terbaik bagi keberlanjutan pembangunan kelapa sawit di Sekadau,” tandas Subandrio.
Plt. Kepala Dinas DKP3 Kabupaten Sekadau, Sandae, dalam paparannya mengungkapkan data strategis yang menunjukkan peran vital kelapa sawit bagi perekonomian daerah. Luas kebun sawit di Sekadau mencapai 122.716 hektare, dengan komposisi 58% dikelola perusahaan swasta dan 42% merupakan kebun rakyat (swadaya, plasma, dan mandiri).
“Sektor ini telah menjadi tulang punggung ekonomi, melibatkan sekitar 32.000 kepala keluarga dan menyerap lebih dari 11.000 tenaga kerja langsung. Setiap tahunnya, pabrik kelapa sawit di Sekadau mengolah sekitar 1,6 juta ton Tandan Buah Segar (TBS). Dengan harga rata-rata Rp2.500 per kilogram, nilai perputaran ekonomi dari sektor ini mencapai Rp4,1 triliun per tahun,” jelas Sandae.
Angka tersebut, menurut Sandae, menjadi dasar kuat mengapa aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi harus dipastikan. “Keberlanjutan sawit bukan hanya untuk lingkungan, tetapi untuk keberlangsungan hidup puluhan ribu keluarga dan stabilitas ekonomi daerah. Ini sejalan dengan visi RPJMD dan program IP3K,” ungkapnya.
FGD ini menjadi platform sinergis bagi seluruh pihak untuk menyusun rencana aksi yang komprehensif, realistis, dan berdampak nyata. Penyusunan RAD KSB Fase II diharapkan dapat memperkuat tata kelola perkebunan sawit yang bertanggung jawab, meningkatkan daya saing, dan memastikan manfaatnya dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau. (ST)
